Click here for Myspace Layouts

Senin, 24 Januari 2011

SubBagian Informasi dan Teknologi Pertanian

Memasuki awal Tahun Baru 2011 bertepatan dengan adanya perampingan kantor-kantor yang
berbentuk Badan telah menjadi Penggabungan sesuai dengan instruksi dari Pemda Kab.Pontianak
Berikut Kutipan Informasi Melalui Jaringan Internet :

*SOPD Kabupaten Pontianak Ditetapkan Tiga Dinas Digabungkan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Pontianak, Kamis (5/8), kemarin, resmi ditetapkan menjadi Perda melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pontianak.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, dan dihadiri Bupati Pontianak, Ria Norsan serta kepala dinas instansi tersebut, menetapkan dari 13 dinas menjadi 10 dinas dan 9 lembaga teknis daerah.
Adapun tiga dinas yang dibubarkan yaitu Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Pertambangan dan Energi.
Dimana Dinas Parbudpora, bidang pemuda dan olahraga akan digabung dengan Dinas Pendidikan sehingga namanya menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bidang pariwisata dan kebudayaan digabung dengan Dinas Perhubungan sehingga namanya menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan digabung dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, menjadi Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi, digabung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  UKM.
Menanggapi terjadinya perampingan SOPD tersebut, Juru Bicara Fraksi Pemuda Pembaruan Keadilan Bangsa (PPKB), Teddy Kurniawan, mengharapkan tidak timbulnya polemik di tingkat peraturan pemerintahan dan tidak memberikan potensi ketidakharmonisan jalannya pemerintah daerah, sehingga memberikan dampak negatif terhadap pelayanan masyarakat.
 “Selain itu, dalam mengisi struktur organisasi, kami minta bupati memilih secara profesional, dengan menempatkan SDM yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik sesuai dengan keahlian di bidangnya,” kata Teddy.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Golkar, Hanura dan PAN (GOHAN), Eddy Sugito, juga tidak jauh berbeda, perampingan wajar dilaksanakan karena melihat kondisi daerah pasca pemengkaran dilihat luas penduduk, luas wilayah, jumlah APBD semakin kecil. Namun diharapkan dengan adanya penggabungan dinas dan lembaga teknis, roda pemerintahan Kabupaten Pontianak tetap berjalan dengan baik.
 “Adanya penggabungan dinas dan lembaga teknis bakal menjadi tantangan berat bagi bupati untuk menyatukan visi dan misinya. Untuk itu, bupati harus mampu menciptakan hubungan harmonis dan sinergis, karena tanpa keharmonisan jalan roda pemerintahan tidak akan berjalan lambat. Fraksi Gohan juga meminta, bupati benar-benar memperhatikan aspek profesional dalam memilih pemimpin SKPD, dan jangan berdasarkan kedekatan atau tim sukses,” katanya.
Menanggapi pandangan akhir fraksi-fraksi dewan tersebut, Bupati Pontianak, Ria Norsan, mengatakan atas terbentuknya SOPD yang telah ditetapkan menjadi Perda, akan dilaksanakan secara efektif. Dan akan menempati pimpinan SKPD yaitu orang profesionalisme, kualitas SDM baik, dan mempunyai komitmen membangun Kabupaten Pontianak.
 “Pemimpin SKPD yang nanti menempati jabatannya, saya juga minta melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik,” katanya.
*Sepuluh Dinas Kabupaten Pontianak
No    Dinas Daerah
1    Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2    Dinas Kesehatan
3    Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4    Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
5    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6    Dinas Pekerjaan Umum
7    Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi
8    Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
9    Dinas Perikanan dan Kelautan
10    Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
*Sembilan Lembaga Teknis
No    Lembaga Teknis Daerah
1    Inspektorat Kabupaten
2    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3    Badan Kepegawaian Daerah
4    Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh
5    Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
6    Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah
7    Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah
8    Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
9    RSUD Rubini  Mempawah


Namun beberapa hal terjadi dalam pelaksanaan penggabungan badan ini sehubungan dengan tempat
atau kantor yang sampai sekarang masih di perdepatan dimana akhir tempat bernaungan pegawai
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pontianak...?

Semoga Permasalahan ini cepat teratasi sehingga para pegawai BKPPP dapat berjalan tenang dalam
menjalankan tugasnya sebagai abdi negara...!!


wassalam ,
Editor Tulisan :
JOKO HADRAN ,SP
Staf SubBid Informasi dan Teknologi Pertanian
Kabupaten Pontianak

Tidak ada komentar:

Posting Komentar